Pengertian Uang
Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima saecara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.
Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern, didefinisikan beberapa ahli sebagai berikut:
1. AC Pigou; dalam bukunya The Veil of Money, yang dimaksud uang adalah alat tukar.
2. DH Robertson; dalam bukunya Money, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
3. RG Thomas; dalam bukunya Our Modern Banking, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

Peran Uang dalam Perekonomian
Semua aspek kehidupan manusia dalam peradaban modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang.
Peran uang dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Tanpa darah, manusia seakan-akan hendak mati. Kekurangan uang bagaikan kekurangan darah yang mengakibatkan gairah hidup menurun dan lemah, yang pada akhirnya manusia menjadi sakit-sakitan.
Abraham H. Maslow dalam teori Motivasinya mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik manusia tidak lain adalah berupa barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut, cara yang paling mudah adalah dengan memiliki sesuatu yang disebut UANG. Karena uang adalah sesuatu benda yang diterima dan digunakan secara umum sebagai alat untuk memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Sehingga secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kebutuhan yang paling “mendasar” dalam perekonomian dan kehidupan sosialnya adalah uang.
Uang yang semula dimaksudkan berfungsi sebagai alat tukar dan standar satuan nilai ternyata juga berdampak terhadap fokus budaya manusia ketika uang diaplikasikan sebagai properti yang menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, peranan dan fungsi uang telah berkembang secara pesat, tanpa mengenal batas, ras, bangsa dan negara sehingga uang telah ikut memberikan andil yang penting dalam proses perkembangan peradaban manusia secara global. Aphra Behn, seorang dramawan abad ke-17 menulis dalam bukunya The Rover (1677) “Uang berbicara dalam bahasa yang dimengerti semua bangsa”.
Uang memang benda mati. Namun ternyata ia bisa mengendalikan hidup manusia. Ini bisa terjadi jika manusia lupa akan fungsi dan peran uang yang sesungguhnya. Dengan uang – yang notabene adalah benda mati – napas hidup perekonomian suatu negara dapat terlihat. Dengan uang manusia bisa membeli rasa “aman:, bersosialisasi, dihargai dan dihormati. Dengan uang manusia dapat mengaktualisasikan dirinya.

Sejarah Perkembangan Uang
1. Tahap sebelum barter
Pada tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Tahap barter
Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang.
Namun akhirnya dirasakan ada kesulitan-kesulitan dengan sistem ini, di antaranya:
- Kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya.
- Kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.
Untuk mengatasinya mulai timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar.
3. Tahap uang barang
Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar.
Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum (generaly accepted). Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar, maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin Salarium yang berarti garam. Orang Romawi membayar upah dengan salarium (garam).
Penduduk asli Bandiagara di pedalaman benua Afrika mempertukarkan hasil pertaniannya, dari sebakul tomat dengan sejumlah kebutuhan harian, susu, gandum dan sejenisnya. Transaksi yang awalnya dilakukan dengan barter ini kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar yang terbuat dari hasil bumi seperti coklat dan sejenisnya (uang komoditi)
Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada diantaranya:
- Nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan.
- Banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah.
- Sulit untuk penyimpanan (storage) dan pengangkutan (transportation).
- Mudah hancur atau tidak tahan lama.
4. Tahap uang logam
Tahap selanjutnya adalah tahap uang logam. Logam dipilih sebagai bahan uang karena:
- digemari umum
- tahan lama dan tidak mudah rusak
- memiliki nilai tinggi
- mudah dipindah-pindahkan
- mudah dipecah-pecah dengan tidak mengurangi nilainya
Bahan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai Uang Penuh (full bodied money), artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang menempa uang, melebur, dan memakainya dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.
Penggunaan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560-546 SM. Bersamaan dengan itu, medium uang yang berfungsi sebagai instrumen alat bayar mulai dikembangkan, dibuat dari berbagai benda padat lainnya seperti tembikar, keramik atau perunggu.
Sejalan dengan perkembangan perekonomian, maka perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam juga berkembang. Sedangkan jumlah logam mulia terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam hal penyimpanan dan pengangkutan). Sehingga terciptalah uang kertas.
5. Tahap uang kertas
Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pande emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya.
Selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas – secara langsung – sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar.
Desa Jachymod di Ceko, Eropa Timur, dianggap sebagai wilayah pertama yang menggunakan mata uang yang diberi nama dollar, yang merupakan mata uang yang paling populer di abad modern.. Mulanya disebut Taler, kemudian orang Italia mengejanya Tallero, lidah Belanda menuturkan daler, Hawai dala, dalam dialek Inggris diungkapkan sebagai dollar. Embrio dollar dibuat dari bahan baku perak dan emas dalam bentuk koin.
Pada mulanya, taler sendiri adalah sebutan mata uang yang berkembang di daratan benua Eropa sejak abad ke-16 yang jenisnya lebih dari 1500. namun dalam peradaban modern, masing-masing bangsa atau negara menciptakan sebutan tersendiri bagi mata uangnya untuk menunjukkan statusnya yang independen.
Dalam sejarah pemakaian kertas sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi, pada masa Dinasti T’ang. Benjamin Franklin (AS) ditetapkan sebagai Bapak Uang Kertas karena ia yang pertama kali mencetak dollar dari bahan kertas, yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di lembaran mata uang dollar pecahan terbesar yaitu USD 100.
Dalam perjalanannya penggunaan uang kertas berkembang menjadi atribut dan simbol sebuah negara. Namun sebagai garansi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya, maka jumlah uang kertas yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. sekitar tahun 1976, ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi.

Fungsi Uang
1. Fungsi Asli
- Sebagai alat tukar (medium of change)
Dengan uang orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
- Sebagai satuan hitung (unit of account)
Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
- Sebagai penyimpan nilai (store of value)
Dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

2. Fungsi Turunan
- Sebagai alat pembayaran
- Untuk menentukan harga
- Sebagai alat pembayaran hutang
- Sebagai alat penimbun kekayaan
- Sebagai alat pemindahan kekayaan (modal)
- Sebagai alat untuk meningkatkan status sosial

Syarat-syarat Uang
1. Diterima secara umum (acceptability)
2. Memiliki nilai yang cenderung stabil (stability of value)
3. Ringan dan mudah dibawa (portability)
4. Tahan lama (durability)
5. Kualitasnya cenderung sama (uniformity)
6. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (scarcity)
7. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility)

Jenis uang berdasarkan tingkat likuiditasnya terbagi atas:
- M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (demand deposit).
- M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada bank-bank umum.
- M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan nonbank.

Klasifikasi Uang
1. Full bodied money
Nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal = nilai instrinsik. Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
2. Representative full bodied money
Uang ini terbuat dari kertas, dengan demikian nilainya sebagai barang tidak ada (nol). Uang jenis ini hanya mewakili (represent) dari sejumlah barang/logam di mana nilai logam sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. Misal: surat emas (gold certificate) yang beredar di AS sebelum ditarik pada tahun 1933.
3. Credit money
Jenis uang dimana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai sebagai barang. Dalam keadaan tertentu nilai sebagai barang tidak penting, seperti uang kertas. Untuk memelihara nilai sebagai barang lebih rendah daripada nilai sebagai uang maka pemerintah membatasi pencetakan uang.

Dewasa ini pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Sehingga diperlukan kemauan politik yang cukup kuat dari pemerintah. Kemitraan global juga perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian MDGs.

Keywords: human development, poverty, the Millenium Development Goals (MDGs)

Tampaknya kemiskinan terus menjadi masalah klasik bangsa Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaan hingga saat ini, persoalan kemiskinan tetap menjadi persoalan yang belum juga terselesaikan. Padahal sepanjang sejarah berdirinya negara ini yang juga telah mengalami pergantian kepala negara, berbagai program pembangunan yang ditujukan bagi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan. Tampaknya ada sesuatu yang kurang tepat dalam pembangunan yang telah dilakukan. Selama ini pembangunan lebih diprioritaskan pada pembangunan secara fisik.

Dalam melaksanakan pembangunan ini kita tidak boleh melupakan unsur manusia yang tinggal di dalamnya. Penduduk harus ditempatkan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan. Demikian yang diungkapkan oleh Prof Widjojo Nitisastro dalam sebuah pidatonya (Kompas, 6 Agustus 2004). Apa yang disampaikan oleh beliau tampaknya tetap relevan dengan permasalahan pembangunan manusia di Indonesia saat ini.

Masalah kependudukan yang kita hadapi tidak hanya masalah pertumbuhan penduduk dan pengangguran saja, melainkan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang tidak berkualitas akan mengalami kesulitan dalam upaya mencari penghidupan yang layak. Akibatnya kemiskinan akan merebak dimana-mana.

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan lebih diartikan sebagai kegiatan mendirikan gedung-gedung, membangun jalan-jalan dan infrastruktur. Pembangunan lebih menekankan pada aspek fisik. Padahal hakikat pembangunan tidaklah sesempit itu. Pembangunan pada akhirnya harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Jadi pembangunan harus dapat mengangkat kualitas dari masyarakatnya.

Memahami Kemiskinan

Dalam mengatasi kemiskinan terlebih dahulu harus dapat memahami apa dan bagaimana kemiskinan itu sendiri. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan sejak krisis ekonomi melanda Indonesia dan berkali-kali masyarakat harus menanggung beban akibat kenaikan harga BBM, masyarakat miskin Indonesia semakin banyak jumlahnya. Ketidakberhasilan program pengentasan kemiskinan ini tampaknya bersumber pada cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah fenomena ekonomi semata-mata.

Di Indonesia, sebelum 1993 seseorang dikategorikan miskin apabila total pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembelian makanan senilai 2100 kalori per kapita per hari. Ini merupakan garis batas kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Namun sejak 1993, Indonesia telah mengadopsi basic needs approach yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Pada tahun 1996 BPS memperbaharui metode penghitungan garis kemiskinan untuk memasukkan komponen pengeluaran bukan makanan secara lebih memadai. Penghitungan kembali angka kemiskinan untuk tahun 1996 telah meningkatkan perkiraan proporsi penduduk yang berada pada kisaran pendapatan miskin dari 11 % menjadi 18 persen.

Sementara menurut Bank Dunia kemiskinan diartikan sebagai:

Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom. (www.worldbank.org)

Kemiskinan memiliki banyak wajah yang berbeda antar daerah dan waktu. Hal ini berarti masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan tidak hanya berbicara masalah pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut masalah perumahan yang buruk, rendahnya pembangunan manusia (human development) dalam hal pendidikan dan kesehatan, ketiadaan akses pada aset-aset produktif, ketakutan akan masa depan, dan lain-lain.

Dalam memahami kemiskinan dapat ditinjau dari beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pendapatan (income approach) dimana seseorang disebut miskin jika pendapatan dan konsumsinya berada di bawah tingkat tertentu yaitu tingkat pendapatan dan pengeluaran minimal yang layak secara sosial. Kedua, pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana seseorang disebut miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, sandang, papan, sekolah dasar, dan lain-lain. Ketiga, pendekatan aksesibilitas dimana seseorang miskin karena kurangnya akses terhadap aset produktif, akses terhadap infrastruktur sosial dan fisik, akses terhadap informasi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap teknologi. Keempat, pendekatan kemampuan manusia (human capability approach) dimana seseorang disebut miskin jika tidak memiliki kemampuan yang dapat berfungsi pada tingkat minimal. Kelima, pendekatan ketimpangan (inequality approach) yang merupakan pendekatan kemiskinan relatif.

Semua negara telah mengukur kemiskinan yang terjadi dengan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Bank Dunia juga menetapkan standar pendapatan US $ 1,- sebagai garis batas kemiskinan. Selain itu juga setiap tahun Bank Dunia dalam laporannya mengeluarkan Human Development Index (HDI, Indeks Pembangunan Manusia) dengan komponen antara lain tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf penduduk dewasa, tingkat penyelesaian studi pada sekolah dasar dan menengah, dan PDB riil per kapita.

UNDP juga secara rutin mempublikasikan angka indeks yang mengukur kemiskinan yaitu the Human Poverty Index (HPI, Indeks Kemiskinan Manusia). Indeks ini terdiri dari tiga komponen dasar yaitu (i) longevity; menghitung persentase penduduk yang meninggal sebelum berusia 40 tahun, (ii) literacy; persentase penduduk dewasa yang melek huruf, dan (iii) living standard; yang merupakan kombinasi dari persentase penduduk yang memiliki akses yang cepat pada layanan kesehatan, persentase penduduk yang memiliki akses air bersih dan sehat, dan persentase balita kurang gizi.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia turun dari 27,6% pada tahun 1990 menjadi 25,2 % pada tahun 1995 dan tetap stabil pada tingkatan ini hingga tahun 1998. Human Development Report 2004 melaporkan bahwa IKM Indonesia sebesar 17,8 % yang berada pada peringkat 111 dari 177 negara. Meskipun IKM relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan yang membaik, namun terjadi penurunan akses terhadap pelayanan kesehatan secara signifikan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Bank Dunia dalam World Development Report (2000) menegaskan adanya tiga pilar strategi pengentasan kemiskinan antara lain:

1. Memperluas kesempatan (Promoting opportunity)

Memperluas kesempatan ekonomi masyarakat miskin dengan pengembangan aset dan tingkat pengembalian aset-asetnya, melalui market mechanism, non-market mechanism, atau kombinasi dari keduanya.

1. Memperlancar proses pemberdayaan (Facilitating empowerment)

Pengembangan lembaga-lembaga kepemerintahan yang pro kepada masyarakat miskin dan penghapusan hambatan sosial bagi pengentasan kemiskinan.

1. Memperluas dan memperdalam jaring pengaman (Enhancing security)

Pengembangan kemampuan masyarakat miskin dalam pengelolaan risiko yang dihadapinya dan penguatan kebijakan stabilitasi makroekonomi untuk mengurangi efek negatifnya terhadap masyarakat miskin.

Peran Penting Pembangunan Manusia

Selama ini pembangunan yang dilakukan suatu negara selalu diidentikkan dengan pembangunan secara fisik. Akibatnya manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan itu sendiri kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan seharusnya pembangunan manusia. Gagasan tentang bagaimana mengukur kualitas kehidupan manusia pertama kali digagas oleh seorang ekonom Pakistan, Dr. Mahbub ul-Haq. Dengan didukung oleh para ahli ekonomi dan pemenang Nobel bidang ekonomi, Amartya K. Sen, mereka merumuskan suatu indikator yang dapat mengukur pembangunan manusia.

Akhirnya pada tahun 1990 pertama kali UNDP mempublikasikan Human Development Report (HDR) yang berfokus pada pembangunan manusia. Fokus utama HDR lebih pada aspek-aspek nonfisik pembangunan. HDR disusun dan dipublikasikan terutama ditujukan untuk membantu tiap pemerintah yang rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan untuk mengembangkan model pembangunan yang secara holistik memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar mempertinggi pendapatan per kapita yang terkadang malah berdampak pada masalah ketimpangan. (Samsudin Berlian, 2004)

HDR merupakan salah satu instrumen penting bagi UNDP untuk mencapai tujuan utama sesuai mandat yang diberikan Majelis Umum PBB, yaitu pemberantasan kemiskinan. Setiap tahun HDR memberikan resep yang berbeda sehingga semakin banyak mekanisme yang bisa dipakai. Pada tahun 2004 secara global HDR mengangkat topik yang sangat relevan dengan Indonesia yaitu Cultural Liberty in a Diverse World. Ini merupakan topik yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sarat dengan kemajemukan atau multikulturalisme.

HDR 2004 lebih menekankan pentingnya kemerdekaan budaya dalam pembangunan manusia. Seringkali terjadi bahwa peminggiran budaya juga berarti peminggiran politik, ekonomi, dan sosial. Kemerdekaan budaya menyangkut kebebasan orang memilih identitasnya tanpa harus tersingkir dari pilihan-pilihan penting lainnya dalam hidup seperti akses pada pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Dalam HDR 2004, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat 111 – hanya satu tingkat di atas Vietnam (112). Dalam laporan ini Indonesia termasuk dalam kategori “menengah” dalam pembangunan manusia. Indonesia berada jauh di bawah Singapura (25), Malaysia (59), Thailand (76) dan Filipina (83). Peringkat Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini diduga sebagai akibat dari rendahnya perhatian pemerintah pada aspek pembangunan manusia. Jika dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, maka Indonesia tercatat sebagai negara dengan alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan yang paling rendah.

Keberadaan IPM sangat penting bagi Indonesia karena: (i) pembangunan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia, (ii) pembangunan manusia Indonesia masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain, dan (iii) pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan – yang nota bene berpengaruh pada kualitas SDM – masih sangat rendah.

Pada Millennium Summit September 2000, disepakati the Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda utama adalah mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dunia. Setiap poin ditetapkan target untuk tahun 2015 dengan menggunakan tahun 1990 sebagai benchmark. MDGs terdiri dari delapan goal yang hendak dicapai antara lain:

1. Eradicate extreme poverty and hunger – Pada tahun 2015, proporsi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan yang ekstrim harus dikurangi hingga 50 % dari kondisi tahun 1990.

2. Achieve universal primary education – Pada tahun 2015 angka enrolment di sekolah dasar harus mencapai 100 %.

3. Promote gender equality and empower women – Mengeliminasi ketimpangan jender di sekolah dasar dan menengah.

4. Reduce child mortality – Menurunkan tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun hingga dua per tiga dibandingkan tahun 1990.

5. Improve maternal health – Pada tahun 2015 angka kematian ibu hamil harus diturunkan hingga tiga per empat angka tahun 1990.

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other disease

7. Ensure environmental sustainability

8. Develop a global partner-ship for development

Langkah-Langkah Pencapaian MDGs

Untuk mencapai target MDGs memang diperlukan upaya yang tidak ringan. Tidak hanya komitmen pemerintah tetapi juga bagaimana implementasi dari program-program yang telah dicanangkan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam hal pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial antara lain: pertama, negara sedang berkembang harus menerapkan langkah strategis dalam hal pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial dengan cara:

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu senjata yang cukup ampuh untuk meningkatkan standar hidup. Namun demikian ini bukanlah satu-satunya alat, tetapi harus dikombinasikan dengan indikator yang lain misalnya pemerataan.

2. Memperbaiki distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Seringkali masalah distribusi pendapatan menjadi hal yang terlupakan dalam pembangunan. Meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan akan mengurangi sejumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pertumbuhan.

3. Akselerasi pembangunan sosial. Ini dapat dilakukan dengan konsep social safety net (Jaring Pengaman Sosial). Konsep ini memang berisiko bagi tumbuhnya sifat ketergantungan orang miskin pada bantuan. Tetapi negara maju pun ternyata juga menerapkan strategi yang sama. Misalnya di Amerika Serikat, pemerintah AS merancang social security bagi rakyatnya yang miskin. Dalam bidang gizi misalnya, Amerika mencanangkan program WIC (Supplemental Food Program for Women, Infants and Children), foodstamps, school lunch, school break-fast, school milk, dan nutrition for elderly. Semua program ini dengan sasaran orang miskin. Sebagian besar program dilakukan dengan sistem voucher.

Kedua, lembaga-lembaga internasional dan donor harus membantu negara-negara sedang berkembang untuk menemukan apa saja yang menjadi determinasi masalah-masalah yang dihadapi dan menunjukkan peluang-peluang yang mungkin untuk dilakukan. Ketiga, lembaga-lembaga internasional juga harus membantu negara sedang berkembang untuk penguatan kapasitas dengan cara terus melakukan monitoring dan evaluasi pada hasil yang diperoleh.

Upaya pencapaian MDGs dilakukan oleh semua negara termasuk Indonesia. Laporan perkembangan pembangunan manusia juga dilakukan setiap tahun. Tahun 2004, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) yang bertajuk “The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia” menekankan perlunya Indonesia memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan bagaimana pembiayaannya.

Dalam LPMI 2004, hak-hak dasar dalam pembangunan manusia adalah pangan yang cukup, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar yang baik, dan rasa aman serta terlindungi bagi setiap warga negara. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dalam laporan ini mengalami kenaikan dari 64,3 pada tahun 1999 menjadi 66 pada tahun 2002. Kenaikan ini terkait dengan membaiknya indikator-indikator sosial di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam bidang pendidikan, adult literacy rate meningkat seiring dengan meningkatnya murid masuk sekolah. Pada tahun 2002 sekitar 90 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis. Namun hanya separuh dari anak masuk sekolah dasar bisa menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Menurut data Departemen Pendidikan Nasional, angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2003/2004 sebanyak 702.066 siswa. Sementara untuk pendidikan di SMP/MTs sebesar 271.948 siswa pada tahun yang sama.

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang terpaksa berhenti sekolah. Kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan yang mendera mereka. Bagi kelompok masyarakat ini, sekolah merupakan kebutuhan “mewah”. Sekolah berarti pengeluaran tambahan yang tidak sedikit. Mereka lebih memilih alternatif berhenti sekolah dan akhirnya membantu orang tua untuk mencari nafkah.

Kondisi seperti ini menjadi semacam lingkaran setan kemiskinan. Mereka tidak dapat menikmati pelayanan pendidikan karena miskin. Akibatnya mereka tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai untuk bekerja. Ketiadaan ketrampilan menyebabkan pekerjaan yang didapat adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan yang rendah. Penghasilan yang rendah berarti kemiskinan.

Dalam bidang pendidikan, tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain:

1. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat, seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan penduduk di perdesaan, dan antardaerah.

2. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, terutama di daerah perdesaan, terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan.

3. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik.

4. Manajeman pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien, terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai oleh belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan – termasuk kontribusinya dalam menyediakan anggaran pendidikan.

Di bidang kesehatan, dalam LPMI 2004 dilaporkan bahwa jumlah balita kurang gizi mengalami penurunan dari 35 persen pada tahun 1996 menjadi 25 persen pada tahun 2000. Tetapi kemudian meningkat lagi menjadi 27 persen pada tahun 2002. Proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga menurun dari 23 persen pada tahun 1999 menjadi 18 persen pada tahun 2002. Data BPS (2006) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2001 mengalami penurunan, tetapi tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 38,7 juta jiwa (lihat Tabel 1). Sementara itu, jumlah penduduk berdasarkan standar pendapatan kurang dari US $ 1 per hari juga menurun dari 9,2 persen pada tahun 2001 menjadi 7,2 persen pada tahun 2002.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Sumber : BPS

Penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya trend positif dalam rangka mencapai target penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,2 persen sesuai dengan MDGs. Namun hal ini harus dilakukan dengan usaha keras dan kerjasama stakeholders dan keberpihakan terhadap si miskin dalam pelaksanaan pembangunan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan yang dihadapi antara lain: pertama, masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Hal ini diindikasikan oleh IPM Indonesia tahun 2002 sebesar 0,692 – posisi masih berada di bawah Malaysia dan Thailand. Sementara itu IKM Indonesia tahun 2002 sebesar 0,178 masih lebih tinggi daripada Filipina dan Thailand. Kesenjangan gender Indonesia juga masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan sesama negara ASEAN lainnya.

Kedua, kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69 persen penduduk perdesaan tergolong miskin dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Ketiga, kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM).

Pembiayaan Pembangunan Manusia

Dalam LPMI 2004 terungkap bahwa pembangunan manusia di Indonesia sebagian besar masih dibiayai melalui belanja masyarakat, bukan belanja pemerintah. Misalnya dalam bidang kesehatan, sumbangan pembiayaan pemerintah hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan untuk total pengeluaran kesehatan masyarakat. Angka ini kurang dari setengah angka rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik. Tahun 2002 sekitar 20 persen orang miskin hanya menggunakan delapan persen untuk pelayanan kesehatan dasar dibandingkan 39 persen yang dinikmati oleh 20 persen orang kaya. Angka kematian bayi di masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dibandingkan kelompok kaya.

Untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, pemerintah harus menambah sumbangannya dalam pembiayaan publik dari tiga persen menjadi enam persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan biaya sekitar Rp 50 triliun atau setara dengan tambahan tiga sampai 4 persen GDP. Bank Dunia memperkirakan untuk menyediakan paket kesehatan dasar bagi seluruh warga negara diperlukan biaya sekitar Rp 13,6 triliun per tahun – belum termasuk layanan rumah sakit dan rawat inap.

Di bidang pendidikan, untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar diperlukan kenaikan anggaran dari Rp 33 triliun menjadi Rp 58 triliun. Angka ini diperoleh setelah menghitung pengeluaran ideal untuk murid sekolah dasar adalah Rp 1,17 juta per tahun per orang dan untuk murid SMP sebesar Rp 2,28 juta per tahun per orang. Anggaran pendidikan Indonesia tahun 2005 hanya sebesar Rp 21,585 triliun. Angka ini masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan anggaran tersebut diperlukan political will yang kuat dari pemerintah. Sementara itu kebijakan dan program yang dapat ditempuh dalam bidang pendidkan antara lain:

1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi.

2. Perlu peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Hal ini terkait dengan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan.

3. Perlu peningkatan anggaran pendidikan sampai minimal 20 persen dari APBN dan APBD sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selama ini yang terjadi baru sebatas komitmen pemerintah. Perlu political will yang lebih kuat agar amanat dari UU tersebut dapat tercapai.

4. Perlu adanya penguatan manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan good governance kelembagaan pendidikan.

Penutup

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan manusia merupakan aspek yang terpenting dalam kegiatan pembangunan. Meskipun Indonesia dalam pencapaian MDGs masih menghadapi banyak persoalan dan tantangan, tidak ada alasan target tersebut tidak tercapai tahun 2015. Semua pihak harus berjuang keras untuk mewujudkan komitmennya. Hal lain yang harus dilakukan adalah pengembangan kemitraan global dengan lembaga-lembaga internasional. Terkait dengan anggaran pemerintah sebenarnya cukup untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya misalnya untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Namun masalahnya kadang-kadang tidak tepat sasaran sehingga efisiensi penggunaan anggaran seyogianya dipertimbangkan selain tentu saja pemenuhan anggaran sesuai amanat UU.

Referensi

Abuzar Asra. 2000. “Poverty and Inequality in Indonesia: Estimates, decompotition, and key issues”. Journal of the Asia Pasific Economy. Vol. 5 hal. 91-111

Ace Suryadi. 1999. Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, teori dan aplikasi. Jakarta. Balai Pustaka

Bappenas. 2005. “Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. 22 Agustus 2005

Kompas. 2004. “Pembangunan Harus Berbasis kepada Manusia”. 6 Agustus 2004

Kompas. 2004. “Temuan Utama Laporan Pembangunan Indonesia Tahun 2004”. 2 Agustus 2004

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta. Erlangga

Pepih Nugraha. 2006. “Mereka Dianggap Bayang-bayang” Kompas. 15 April

Samsudin Berlian. 2004. “HDR Menilai Kesejahteraan Manusia Bermartabat”. Kompas. 6 Agustus 2004

UNDP. 2001. Laporan Pembangunan Manusia 2001: Menuju Konsensus Baru. BPS, Bappenas, dan UNDP Indonesia

UNDP. 2004. National Development Report 2004, The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia. BPS, Bappenas and UNDP Indonesia

World Bank. 2000. World Development Report: Attacking Poverty.

Indra Darmawan, S.E., M.Si.

Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the effects of gross domestic regional product, real interest rate, young and old dependency ratio, and inflation on private saving among the region in Indonesia. Beside that, this research is aimed to see is there any difference in private saving behaviour between region in Indonesia. This study is using panel data analyze which combining cross section and time series data set.

      The estimation results showed that gross domestic regional product might be line with our expectation and significant. The real interest rate has positive effects on private saving. Young dependency ratio showed negative sign, it means young dependency ratio has negative effects on private saving. But, old dependency ratio has positive effect on private saving. Inflation have positive effect too on private saving.

      Classifying twenty-six regions into four areas –MT, M, B, and KB—we characterized the pattern of regional economic growth, then we can analyze about differences private saving behaviour between region. From estimation result we can conclude that there was been difference private saving behaviour between regions in Indonesia.

Keywords : private saving, interest rate, dependency ratio, gross domestic regional product, inflation

1. Pendahuluan1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah tipikal yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kurangnya modal untuk investasi. Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Di tengah serangkaian pemikiran dan perdebatan tentang penolakan terhadap ketergantungan terhadap hutang luar negeri, maka sumber pembiayaan domestik menjadi isu yang menarik. Jika dibandingkan dengan sumber eksternal dalam pembiayaan pembangunan, menggantungkan harapan pada sumber-sumber domestik memang relatif lebih aman terhadap fluktuasi perekonomian global.

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat beberapa perkembangan menarik sekitar sumber-sumber pembiayaan pembangunan antara lain minyak bumi tidak dapat lagi dijadikan andalan ekspor. Dalam jangka panjang penerimaan dari migas tidak dapat diharapkan karena cadangan minyak yang semakin  menipis.  Selain itu ada sejumlah masukan pemikiran mengenai implikasi negatif dari hutang luar negeri yang serius.

Salah satu alternatif penggalian dana adalah sumber penerimaan domestik bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan dalam negeri dapat berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan pajak, dan investasi swasta. Tabungan masyarakat yang termobilisasi melalui perbankan dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai investasi oleh pihak swasta.

Dalam perkembangannya, tingkat tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia terdapat semacam kecenderungan bahwa pendapatan yang meningkat akan menyebabkan tabungan masyarakat juga meningkat. Untuk daerah-daerah yang berpendapatan tinggi maka tingkat tabungan pun juga relatif lebih besar dibandingkan daerah lain yang berpendapatan lebih rendah. Jika dilihat dari pola penyebaran tabungan masyarakat antar propinsi, maka ada kecenderungan tabungan masyarakat terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya DKI Jakarta.

Pada tahun 2000, daerah-daerah penghasil migas di Indonesia berhasil mengumpulkan tabungan sebesar Rp 237.218 miliar. Nilai tabungan ini merupakan 32,93 % dari total tabungan yang dikumpulkan secara nasional. Sementara itu, daerah-daerah bukan penghasil migas berhasil mengumpulkan tabungan sebesar      Rp 483.160 miliar atau sebesar 67,070 % dari total tabungan nasional. Total tabungan secara nasional sendiri mencapai angka Rp 720.378 miliar.

Jika dilihat dari sisi pengelompokan berdasarkan klassen typologi maka akan terlihat perbedaan pengumpulan tabungan yang lebih mencolok lagi. Daerah yang mengumpulkan tabungan terbesar adalah daerah maju dengan pertumbuhan pesat yang bukan merupakan penghasil migas. Yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Tengah. Daerah ini berhasil mengumpulkan tabungan selama tahun 2000 mencapai Rp 442.714 miliar atau setara dengan 61,456 persen total tabungan nasional. Sementara itu posisi kedua terbesar dalam hal pengumpulan tabungan adalah daerah kurang berkembang yang merupakan penghasil migas yaitu propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku. Daerah ini berhasil mengumpulkan tabungan sebesar Rp 166.598 miliar atau sebesar 23,126 % dari total tabungan nasional. Sedangkan daerah yang mengumpulkan tabungan terendah adalah daerah maju dan tumbuh pesat yang merupakan penghasil migas yaitu propinsi DI Aceh dan Irian Jaya. Kedua propinsi ini pada tahun 2000 berhasil mengumpulkan tabungan sebesar Rp 6.508 miliar atau sebesar 0,903 % dari total tabungan nasional.

Faktor tingkat suku bunga baik dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika tampaknya juga mempunyai pengaruh terhadap mobilisasi dana masyarakat melalui tabungan domestik. Sejak deregulasi perbankan 1983 dimana perbankan diberi kebebasan untuk menentukan tingkat bunga menyebabkan tingkat bunga deposito dan tabungan cenderung lebih tinggi. Dengan kondisi seperti ini para pelaku ekonomi akan mempertimbangkan penempatan portfolio-nya pada komponen-komponen tabungan dan deposito. Akhirnya semua ini akan menyebabkan peningkatan pada tabungan masyarakat.

            Dampak dari pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya, dan terhadap tabungan pada khususnya juga mulai mendapat perhatian para ahli ekonomi. Salah satu aspek penting dari diskusi ini adalah dampak dari beban tanggungan (dependency ratio) terhadap tabungan secara agregat. Bertambahnya beban tanggungan dalam suatu masyarakat akan berdampak pada penurunan terhadap tingkat tabungan. Sebaliknya jika beban tanggungan menjadi semakin rendah, maka akan terdapat penambahan dana yang bisa dialokasikan untuk menambah tabungan.

            Propinsi dengan beban tanggungan tertinggi adalah propinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 76,93. Sedangkan DKI Jakarta mempunyai angka beban tanggungan terendah yaitu 45,19. Pada daerah-daerah yang mempunyai angka beban tanggungan relatif tinggi, tingkat tabungan yang dikumpulkan pun menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan propinsi dengan beban tanggungan rendah.

            Determinan penting lain dari tabungan adalah faktor ketidakpastian yang sering diproksi dengan laju inflasi. Di negara sedang berkembang, inflasi dapat menekan tingkat tabungan karena adanya dorongan untuk melakukan pengeluaran untuk barang-barang tahan lama sehingga akan menurunkan tingkat tabungan. Inflasi akan mendorong orang untuk mengganti aset nominal menjadi aset riil.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain: berapa besar pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto, tingkat suku bunga, laju inflasi, dan angka beban tanggungan penduduk usia muda dan tua (old-age and young-age dependency ratio) terhadap tingkat tabungan masyarakat tiap-tiap daerah di Indonesia. Kemudian juga dikaji mengenai apakah ada perbedaan perilaku tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto, tingkat suku bunga, angka beban tanggungan penduduk usia muda dan tua (old-age and young-age dependency ratio) dan laju inflasi terhadap tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah mengestimasi perbedaan perilaku tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.

1.4. Landasan Teori

Berdasarkan hipotesis Keynes bahwa tingkat pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap tabungan nasional (Mikesell dan Zinser, 1973). Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan nasional perkapita mempunyai efek positif terhadap tingkat tabungan nasional. Sementara itu studi cross-sectional komprehensif pertama kali dilakukan oleh Simon Kuznet mengenai hubungan antara tabungan dan pendapatan per kapita pada tahun 1960.

Rossi (1988) melakukan studi empiris mengenai dampak pendapatan terhadap tabungan dengan menggunakan data time series untuk 49 negara dengan periode waktu 1973-1983. Studi ini menemukan hasil bahwa adanya dampak positif dari tingkat pendapatan sekarang (current income level) terhadap tingkat tabungan. Menurut hipotesis pendapatan permanen (The Permanent-Income Hypothesis), masyarakat akan membelanjakan sebagian besar dari pendapatan permanen untuk konsumsi dan pendapatan transitori akan dialokasikan untuk tabungan.

Menurut Keynes pengaruh tingkat bunga terhadap tabungan nasional sangat kompleks serta banyak kemungkinan yang akan terjadi. Di samping itu juga membutuhkan lag yang cukup lama (Mikesell dan Zinser, 1973; Molho, 1986). Arrieta (1988) dalam studinya menyimpulkan bahwa tingkat bunga berpengaruh positif terhadap tabungan nasional. Muradoglu dan Taskin (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa efek tingkat bunga dapat dijelaskan dari keputusan konsumsi intertemporer. Peningkatan tingkat pengembalian tabungan akan meningkatkan tabungan tetapi efek pendapatan riil dari lebih tingginya tingkat pengembalian mengakibatkan tabungan menurun.

Leff (1969) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa beban tanggungan secara signifikan mempengaruhi tabungan agregat. Tingginya angka beban tanggungan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam melihat disparitas antara negara maju dan berkembang. Dalam penelitian ini Leff menggunakan data dari 74 negara dengan metode analisis data cross-section.

            Hasil penelitian Leff tersebut kemudian dikritisi oleh Nassau Adam dan Kanhaya Gupta (1971)  seperti dikutip oleh Ram (1982). Dalam penelitiannya Ram (1982) menemukan hasil yang berbeda dengan Leff. Ram (1982) menemukan bahwa beban tanggungan secara statistik tidak signifikan mempengaruhi tabungan. Sumber perbedaan hasil ini berasal dari perbedaan dalam hal cakupan sampel, periode penelitian, dan spesifikasi yang digunakan.

Loayza, Schmidt-Hebbel, dan Serven (2000) juga melakukan penelitian tentang perilaku tabungan yang dihubungkan dengan demografi. Dalam penelitiannya variabel demografi diwakili dengan angka beban tanggungan usia muda dan tua (young-age and old-age dependency ratio). Kesimpulan dari studi ini sejalan dengan apa yang diprediksi oleh the life-cycle theory. Penelitian ini membuktikan bahwa setiap kenaikan sebesar 3,5 persen dalam angka beban tanggungan penduduk usia muda maka akan menurunkan tabungan masyarakat sebesar 1 persen.

Ada semacam perbedaan pendapat mengenai efek inflasi terhadap tabungan di negara sedang berkembang. Juster dan Wachtel (1972) sebagaimana dikutip oleh Lahiri (1989) menemukan bahwa inflasi akan mengurangi kepastian konsumen dan akhirnya akan meningkatkan tabungan. Sementara itu Deaton (1977) menyatakan bahwa karena adanya efek harga maka konsumen dalam membeli sesuatu tidak dapat membedakan antara inflasi ekspektasian dari peningkatan harga relatif, dan akhirnya konsumen terpaksa untuk menambah tabungan (involuntary saving). Namun Branson dan Klevorick (1969) menemukan fakta adanya dampak negatif dari inflasi terhadap tabungan di Amerika Serikat. Serupa dengan itu, Howard (1978) menemukan bahwa meskipun inflasi membawa peningkatan tabungan di Kanada, Inggris, dan Amerika; namun inflasi ekspektasian (expected inflation) menurunkan tabungan di Jepang.

            Skinner (1988) dan Zeldes (1989) dalam Loayza, Schmidt-Hebbel, dan Serven (2000) menyatakan bahwa ketidakpastian yang lebih besar di masa datang akan meningkatkan tabungan. Ini terjadi karena prinsip menghindari risiko yang dianut oleh masyarakat. Dalam berbagai studi empiris tentang tabungan dan pertumbuhan, proxy yang paling banyak digunakan untuk variabel ketidakpastian adalah inflasi.

Gupta (1987) menemukan bahwa di negara Asia, baik komponen inflasi ekspektasian (expected inflation) maupun inflasi kejutan (unexpected inflation) memiliki efek positif terhadap tabungan. Sedangkan Lahiri dalam Muradoglu dan Taskin (1996) memperoleh hasil ragu-ragu (inconclusive). Sementara itu menurut Kauffmann dalam Muradoglu dan Taskin (1996) yang membandingkan antara aktivitas tabungan antara Amerika Serikat dan Jerman, menemukan bahwa aktivitas tabungan yang lebih rendah di Amerika Serikat karena inflasi yang lebih tinggi di Amerika Serikat daripada di Jerman. Bovenberg dan Evans (1990) menganalisis tabungan pribadi di Amerika Serikat dan memperoleh hasil bahwa selama masa penurunan inflasi sepanjang tahun 1980-an, terjadi penurunan tabungan pribadi.

1.5. Hipotesis

            Berdasar pada permasalahan, tujuan penelitian serta melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya maka disusun hipotesis sebagai berikut:

1.a. Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.

    b. Angka beban tanggungan penduduk usia muda dan tua (young-age and old-age dependency ratio) dan laju inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.

2. Ada perbedaan perilaku dalam hal tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia

2.      Metode Penelitian

Berdasarkan landasan teori, tinjauan hasil penelitian dan hipotesis yang diajukan maka dapat dibentuk model dasar yaitu:

SAV = f (PDRB, R, DR₁, DR₂, INF)

            Dimana:

SAV    = tabungan masyarakat

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto

R          = tingkat suku bunga

DR₁      = angka beban tanggungan penduduk usia muda

DR₂      = angka beban tanggungan penduduk usia tua

INF      = laju inflasi propinsi

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua akan digunakan analisis regresi dengan panel data cross-section dan time series secara nasional. Sedangkan hipotesis ketiga dianalisis dengan mengklasifikasikan terlebih dahulu daerah-daerah (propinsi) tersebut ke dalam empat kategori sebagai berikut (Safrizal, 1996):

(i)                  jika r_i > r_n dan Y_i > Y_n = daerah maju dan tumbuh cepat (MT);

(ii)                jika r_i > r_n dan Y_i < Y_n = daerah berkembang cepat (B);

(iii)               jika r_i < r_n dan Y_i > Y_n = daerah maju tapi tertekan (M);

(iv)              jika r_i < r_n dan Y_i < Y_n = daerah kurang berkembang (KB).

Dimana:

r_i          = laju pertumbuhan PDRB daerah ke-i (propinsi ke-i)

r_n          = laju pertumbuhan PDRB rata-rata nasional (seluruh propinsi)

Y_i         = pendapatan perkapita daerah ke-i (propinsi ke-i)

Y_n        = pendapatan perkapita rata-rata nasional (seluruh propinsi)

            Penelitian ini menggunakan data panel periode tahun 1990-2000. Data dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1.      Tabungan Masyarakat; merupakan jumlah dana simpanan rupiah dan valuta asing pada bank umum menurut propinsi dalam miliar rupiah.

2.      Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB); merupakan keseluruhan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan selama setahun pada setiap propinsi.

3.      Tingkat Suku Bunga; diproksi dengan suku bunga deposito 12 bulan pada bank-bank umum. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah suku bunga riil yaitu suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi.

4.      Angka Beban Tanggungan (dependency ratio); merupakan rasio jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif. Penduduk tidak produktif adalah penduduk di bawah usia 15 tahun dan di atas 65 tahun. Dependency ratio dibagi menjadi dua jenis yaitu beban  tanggungan

Tabel 1. Pembagian Klassen Typologi Daerah

penduduk usia muda (young dependency ratio) dan beban tanggungan penduduk usia tua (old dependency ratio).

5.      Tingkat Inflasi tahunan untuk masing-masing propinsi. Satuan variabel diukur dengan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dinyatakan dalam persen.

Dalam penelitian ini teknik yang akan dipakai adalah teknik penaksiran Generalized Least Squares (GLS) yang biasa digunakan dalam menganalisis panel data time series dan cross section. Dengan menggunakan analisis panel data maka akan dapat membedakan antar unit individu dan antar waktu yang harus diperhitungkan. Dalam penelitian ini digunakan panel data dengan pendekatan fixed effect yang menetapkan bahwa α_i adalah sebagai kelompok yang spesifik atau berbeda dalam constant term dalam model regresinya.

3.      Analisis Hasil Estimasi3.1. Uji Spesifikasi Model

Sebelum model diestimasi maka dilakukan terlebih dahulu uji spesifikasi model terhadap model Fixed Effects yang hendak dipakai. Rasio F yang digunakan untuk menguji adalah: (Green, 2000:562)

                                                   (R²_u   – R²_p   ) / (n – 1)

            μ (n – 1, nT – n – K) =                                                                        

                                                  (1 – R²_u  )/(nT – n – K)

dimana u mengindikasikan unrestricted model dan p mengindikasikan pooled atau restricted model dengan satu constant term. Dalam hal ini mungkin lebih tepat jika mengestimasi model dengan satu constant term dan memasukkan variabel dummy sebanyak n-1.

            Berdasarkan pengujian yang dilakukan maka diperoleh bahwa semua persamaan dapat diestimasi menggunakan fixed effects model karena semua nilai μ dalam uji-F melebihi nilai kritis dalam tabel sesuai dengan derajat kebebasan masing-masing persamaan. Hal ini berarti terdapat perbedaan antar unit yang dapat dilihat melalui perbedaan dalam constant term. Dalam fixed effects model diasumsikan bahwa  tidak terdapat time-specific effect dan hanya memfokuskan pada individual-specific effect.

Hasil estimasi secara nasional (penggabungan 26 propinsi yang ada) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan berdampak positif signifikan terhadap tingkat tabungan masyarakat sebesar 0,635898. Sedangkan variabel tingkat suku bunga riil berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat tabungan sebesar 0,002559.     Sementara itu variabel beban tanggungan usia muda dan tua menunjukkan dampak yang berbeda. Pada beban tanggungan usia muda berdampak negatif signifikan terhadap tingkat tabungan masyarakat sebesar –1,37E-06, sedangkan beban tanggungan usia tua justru berdampak positif terhadap tabungan yaitu sebesar 0,091061. Unsur ketidakpastian yang diproksi dengan laju inflasi justru berdampak positif terhadap tingkat tabungan yaitu sebesar 0,002991. Dampak ini memang relatif kecil bahkan secara statistik kurang begitu meyakinkan dan hanya signifikan secara marginal.

3.2. Hasil Estimasi Persamaan Regresi

            Berdasarkan hasil estimasi yang diolah dengan menggunakan paket Program Eviews 3.0 diperoleh hasil seperti pada tabel berikut:

Keterangan: – **** sig. pada α = 0,01; *** sig. pada α = 0,05; ** sig. pada α = 0,10; dan * sig. secara marginal (koefisien estimasi > standar error)

                 - angka dalam kurung adalah nilai t-hitung

4. Pembahasan

Pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto tetap merupakan determinan pokok dari tabungan masyarakat. Dari seluruh persamaan estimasi, variabel pendapatan memiliki dampak positif signifikan terhadap tingkat tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu seperti studi yang dilakukan Mikesel dan Zinser (1973) dimana ditemukan bahwa pendapatan nasional mempunyai efek positif terhadap tingkat tabungan nasional.

            Hasil ini juga menguatkan temuan dari Rossi (1988) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari tingkat pendapatan sekarang (current income) terhadap tingkat tabungan. Dalam teori hipotesis pendapatan permanen (the permanent-income hypothesis), masyarakat akan membelanjakan sebagian besar dari pendapatan permanen untuk konsumsi dan pendapatan transitori akan dialokasikan untuk tabungan.

            Determinan tabungan yang lain yaitu tingkat suku bunga menunjukkan hasil yang berbeda antar daerah di Indonesia. Tingkat suku bunga berpengaruh positif secara nasional baik untuk daerah penghasil migas maupun bukan penghasil  migas, walaupun dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Tetapi pengaruh dari tingkat suku bunga ini tergolong rendah. Rendahnya pengaruh tingkat bunga terhadap tabungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya kendala likuiditas dan sektor perbankan yang kurang efisien. Keterbatasan likuiditas ini terjadi karena sebagian besar pendapatan yang dimiliki masyarakat habis dipakai untuk konsumsi. Akibatnya meskipun terjadi perubahan tingkat bunga, tidak akan berarti apa-apa terhadap porsi yang dialokasikan untuk tabungan.

            Peranan demografi dalam pembentukan tabungan yang diproksi dengan angka beban tanggungan baik usia muda maupun tua menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dengan penemuan-penemuan terdahulu. Beban tanggungan usia muda ditemukan berdampak negatif signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Beban tanggungan usia muda tidak berpengaruh terhadap tabungan ditemukan hanya di daerah penghasil migas secara nasional dan daerah KB penghasil migas.

Sementara itu, beban tanggungan usia tua justru berdampak positif terhadap tabungan di beberapa daerah seperti daerah penghasil migas (daerah M, daerah B), daerah penghasil migas secara nasional. Hasil serupa juga ditemukan di daerah yang digolongkan secara nasional yaitu daerah M, daerah B, dan daerah KB. Untuk daerah MT bukan penghasil migas, beban tanggungan usia tua menunjukkan tanda negatif signifikansi.

            Hasil ini agak berbeda dengan apa yang telah ditemukan oleh Leff (1969) yang menemukan bahwa beban tanggungan usia muda dan tua keduanya berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat tabungan nasional. Kelley (1989) juga menyimpulkan bahwa beban tanggungan memiliki pengaruh signifikan terhadap tabungan walaupun pengaruhnya adalah kecil. Lahiri (1989) juga membuktikan bahwa beban tanggungan merupakan determinan yang signifikan dari tabungan masyarakat. dalam penelitiannya, setiap 1 persen peningkatan beban tanggungan akan menurunkan rata-rata kecenderungan menabung sekitar 1,6 persen di negara India, Republik Korea, Malaysia, Singapura, dan Sri Lanka. Hasil ini kemudian diperkuat oleh Muhleisin (1996) yang membuktikan bahwa beban tanggungan merupakan determinan yang paling signifikan dalam tabungan masyarakat dengan arah hubungan antar variabel adalah negatif.

            Faktor lain yang merupakan determinan dari tabungan adalah unsur ketidakpastian. Dalam penelitian ini ketidakpastian oleh penulis diproksi dengan laju inflasi. Di beberapa daerah di Indonesia, laju inflasi ternyata malah berdampak positif terhadap tingkat tabungan masyarakat. Di daerah KB penghasil migas, laju inflasi berdampak positif terhadap tingkat tabungan. Sementara itu di daerah bukan penghasil migas (daerah MT, daerah B, dan daerah KB), dampak laju inflasi ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan. Sedangkan secara nasional penghasil migas, laju inflasi berdampak positif signifikan terhadap tabungan masyarakat, demikian juga yang terjadi di daerah bukan penghasil migas secara nasional.

Hasil ini mendukung argumen konsumsi intertemporal yang menyatakan bahwa inflasi akan menurunkan nilai riil kesejahteraan keuangan (financial wealth) dan akan menyebabkan rumahtangga  mencoba untuk mempertahankan posisi pendapatan-kesejahteraan dengan cara meningkatkan tabungannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gupta (1987) yang menemukan bahwa inflasi ekspektasian (expected inflation) dan inflasi kejutan (unexpected inflation) keduanya berpengaruh positif terhadap tabungan. Hasil yang tidak jauh berbeda juga diperoleh Koskela dan Viren (1985) yang menemukan bahwa tabungan di negara industri maju meningkat pada saat tingkat inflasi ekspektasian dan kejutan juga meningkat.

4.      Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.      Selama periode penelitian ditemukan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berdampak positif terhadap tingkat tabungan di seluruh wilayah di Indonesia.

2.      Tingkat suku bunga deposito riil tahunan ditemukan mempunyai dampak positif terhadap tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia.

3.      Faktor demografi yang diwakili oleh beban tanggungan memberikan pengaruh negatif terhadap tabungan hanya pada beban tanggungan usia muda.

4.      Faktor ketidakpastian yang diproksi dengan laju inflasi ternyata mempunyai dampak positif di beberapa daerah.

5.      Terjadinya variasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat antar daerah di Indonesia tersebut di atas merupakan bukti bahwa terdapat perbedaan perilaku tabungan masyarakat antar daerah.

Sementara saran-saran yang diajukan antara lain:

1.      Dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan tabungan di Indonesia, dan khususnya tabungan di daerah, seyogianya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di tiap-tiap daerah di Indonesia karena adanya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap variabel-variabel ekonomi dan juga perbedaan dalam hal sosial ekonomi masyarakatnya.

2.      Untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tabungan masyarakat, penelitian selanjutnya seyogianya juga membandingkan perilaku tabungan untuk wilayah yang lebih bervariasi, misalnya pembagian daerah dibagi berdasarkan pulau-pulau besar, daerah Jawa dan Luar Jawa, daerah perkotaan dan perdesaan, bahkan sampai pada tingkatan kabupaten/kotamadya. Juga dapat dilakukan penambahan determinan tabungan yang lain serta metodologi penelitian yang berbeda sehingga dapat terlihat perilaku tabungan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Arrieta, G.M.G., 1988, “Interest Rates, Saving, and Growth in LDCs: An Assessment of Recent Empirical Research”, World Development, Vol. 16:589-605.

Bovenverg, A.L. dan Owen Evans. 1990. “National and Personal Saving in United States: Measurement and Analysis of Recent Trends”. IMF Staff Paper. September, Vol. 37 No. 3.

Branson, W.H. & Alvin Klevorick. 1980. “Money Illusion and the Aggregate Consumption Function”. American Economic Review. Vol. 59 (Desember): 832-850

Deaton, Angus. “ Involuntary Saving Through Unanticipated Inflation”. American Economic Review. Vo. 67 (Desember) : 899-910

Green, William H., 2000. Econometrics Analysis. Fourth Edition, New Jersey-USA.

Gujarati, Damodar, 1995, “Basic Econometric”, Third Edition, McGraw-Hill, inc, New York.

Gupta, K.L. 1987. “Aggregate Saving, Financial Intermediation, and Interest Rate”. Review of Economics and Statistics. Mei, Vol. 69 No. 2

Hsiao, Cheng, 1995. Analysis of Panel Data. Cambridge University Press.

Howard, David H. 1978. “Personal Saving Behavior and the Rate of Inflation” Review of Economic and Statistics. Vol. 60 (November): 547-554

Kelley, Allen C. 1988. “Population Pressures, Saving, and Investment in the Third World: Some Puzzles” Economic Development and Cultural Change. No. 36 April: 449-464

Lahiri, Ashok, 1989. “Dynamics of Asian Saving: The Role of Growth and Age Structure.” IMF Staff Papers 36:228-61.

Leff, Nathaniel H. 1969. “Dependency Rates and Saving Rates”. American Economic Review.  No. 58: 886-896

Loayza, Noman, Klaus Schmidt-Hebbel, dan Luis Serven, 2000. “What Drives Private Saving Across the World?” Review of Economics and Statistics 82(2): 165-81

__________ , Rashmi Shankar, 2000. “ Private Saving in India.” World Bank Economic Review. Vol. 14 No. 3: 571-94

Mansour, Faried Wijaya dan Suyanto. 1998. “Perilaku Tabungan: Kasus Perbandingan Negara-negara ASEAN dan Negara Industri Maju 1989-1996”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 13, No.2 Hal.61-70.

Mikesell, R.F. & J.E. Zinser, 1973. “The Nature of Saving Function In Developing Countries: A Survey of The Theoretical and Emperical Literature”. Journal of Economic Literature. Vol. XI No. 1 Maret.

Muhleisen, Michael, 1996. “India—Policies to Increase Domestic Saving.” International Monetary Fund, Washington, D.C. Processed.

Muradoglu, G. dan F. Taskin. 1996. “Differences in Household Saving Behaviour: Evidence from Industrial and Developing Countries”. The Developing Economics. Juni, Vol. XXXIV, No. 2, hal. 138-153.

Ram, Rati. 1982. “Dependency Rates and Aggregate Savings: A New International Cross-Section Study” American Economic Review. No. 72:537-544

Rossi, Nicola. 1988. “Government Spending, the Real Interest Rate, and the Behavior of Liquidity-Constrained Consumers in Developing Countries.” IMF Staff Papers. Vol. 35 March: 104-140.

Safrizal, 1996. “Dasar-dasar Ekonomi Regional”, Prisma.

Shumaker, Linda D. & Robert L. Clark. 1992. “Population Dependency Rates and Saving Rates: Stability of Estimates” Economic Development and Cultural Change. Vol. 40 No. 2 Januari: 319-332

            Peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara tidak dapat dipandang sebelah mata.          Johnston dan Mellor (1961) memaparkan lima peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi yaitu (i) peningkatan suplai pangan untuk konsumsi domestik, (ii) penyedia tenaga kerja untuk sektor industri, (iii) pasar bagi output industri, (iv) peningkatan suplai tabungan domestik; dan (v) sebagai sumber pendapatan valuta asing.

Tetapi nasib petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian selalu memprihatinkan. Mereka selalu dituntut untuk meningkatkan produktivitas untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Tetapi mereka juga menghadapi masalah pokok yaitu bagaimana dapat mempertahankan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Tanpa campur tangan pihak lain sepertinya nasib petani sulit untuk mengalami perubahan.

            Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki peran strategis. Tetapi peran pemerintah selama ini tidak lebih hanya sekedar pencipta floor price (Harga Dasar Gabah, HDG) tanpa bisa menjaga agar kebijakan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setiap kali panen raya, harga gabah selalu di bawah HDG. Padahal HDG adalah harga minimal yang semestinya diterima petani.

            HDG setiap tahun memang mengalami peningkatan (lihat tabel). Tetapi dalam praktiknya harga yang diterima petani selalu di bawah HDG yang berlaku. Sementara biaya produksi yang meliputi biaya sewa lahan, bibit, obat-obatan, pupuk, tenaga kerja, dll. tidak dapat dibilang murah karena selalu mengalami peningkatan. Bahkan untuk pupuk seringkali menghilang ketika petani membutuhkannya. Akibatnya harga pupuk melambung tinggi dan tidak sebanding dengan hasil yang diperolehnya. Pada musim panen kali ini harga gabah anjlok sampai 700 rupiah per kg. Kalau dilakukan perhitungan, jelas tidak akan cukup untuk menutup biaya produksi sekalipun – apalagi mendapatkan keuntungan.

            Tabel Perkembangan Harga Dasar Gabah                         1990-2003  (Rp per kg)

 Sumber : Perum Bulog

Inefektivitas HDG

Tidak efektifnya HDG dalam menjaga stabilitas harga gabah adalah kekakuan Bulog dalam menerapkan kriteria kualitas ketika membeli gabah petani (lihat Tabel 2). Persyaratan ini dinilai memberatkan oleh para petani. Seringkali petani gagal menjual gabah ke KUD (sebagai agen Bulog) karena tidak dipenuhinya standar kualitas. Tentu saja petani itu menderita kerugian, karena untuk membawa produknya ke KUD dibutuhkan biaya transportasi.

Sementara itu tidak banyak petani yang berorientasi pada kualitas produksi. Kebanyakan dari mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada alam. Kalaupun mereka mencoba mengeringkan gabah, fasilitas yang digunakan adalah penjemuran tradisional yang mengandalkan sinar matahari. Di musim penghujan saat ini jelas sangat merepotkan dan akibatnya kadar air tidak dapat ditekan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam hal ini, sangatlah terasa stagnasi perkembangan teknologi tepat guna untuk usaha tani.

            Masalah klasik ini berkaitan erat dengan  karakteristik fungsi produksi pertanian sendiri yang sangat khas. Fungsi produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh musim, penyebaran geografis, dan risiko ketidakpastian. Hal lain yang khas adalah elastisitas pendapatan sektor ini adalah inelastis (lebih kecil dari satu). Seperti dikemukakan Kuznets (1966) bahwa petani terperangkap dalam tekanan ganda seperti pada Hukum Engel. Elastisitas pendapatan lebih kecil daripada satu, dan ini akan menurunkan peranan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional jika harga komoditas pertanian stabil.

Tabel 2 Persyaratan Dan Harga Pembelian oleh Bulog

Ketika KUD tidak mampu menyerap gabah petani dengan berbagai alasan. Maka peluang ini dimanfaatkan oleh para tengkulak dan pengijon. Merajalelanya tengkulak, juga sistem pembelian ijon, juga merupakan buah dari ambivalensi negara. Keleluasaan pengijon dan tengkulak karena mereka mampu menawarkan cashflow yang sangat dibutuhkan petani. Padahal negara pun memiliki peran normatif dalam bidang perkreditan bagi petani. HDG pun pada dasarnya adalah peran normatif negara untuk menjaga cashflow petani yang baru memanen padinya.

            Padahal seharusnya pemerintah melalui Bulog bisa mengantisipasi kapan waktu panen tiba. Petani dalam menanam padi jelas membutuhkan waktu yang tidak pendek, mencapai sekitar empat bulan dalam satu musim tanam. Sebuah waktu yang sebenarnya cukup bagi pemerintah guna mempersiapkan penyerapan gabah petani.  Sehingga ketika masa panen Bulog telah siap dengan berbagai instrumennya untuk menyerap gabah petani.

Alternatif solusi

Ada beberapa hal yang layak mendapatkan perhatian dalam penanganan masalah ini. Pertama, penggunaan teknologi tepat guna dalam hal pascapanen. Produksi pertanian memang tidak dapat dilepaskan dari musim dan cuaca. Ketergantungan petani pada musim dan cuaca memang sangat tinggi. Tetapi apakah adil membebankan risiko ini sepenuhnya pada petani. Berapa banyak peneliti dan para ahli di negara ini yang sebenarnya bisa merancang teknologi untuk pengolahan pascapanen yang tidak begitu bergantung pada cuaca dan musim? Selama ini kita terlalu sibuk dengan memikirkan teknologi tinggi yang tidak ada kaitannya dengan sektor pertanian, padahal negara kita adalah negara agraris. Sudah saatnya kita berpaling kembali kepada sektor yang sangat berjasa bagi negara karena sebagai penopang utama perekonomian bangsa.

Kedua, diperlukan keseriusan pemerintah dalam hal ini Bulog dalam mengantisipasi panen raya. Apabila negara benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi kesejahteraan petani, sebenarnya masalah dana tidak layak menjadi persoalan besar. Negara dapat menyediakan dana secukupnya – kalau memang serius –  untuk membeli semua produk petani. Pemerintah sesungguhnya tidak akan  kekurangan argumen normatif untuk tindakan ini. Apalagi bila tarif pembelian itu sama dengan harga dasar yang ditetapkan. Persoalannya, komitmen untuk melindungi kesejahteraan petani tidak lebih dari lip service guna menarik simpati masyarakat. Terlebih dalam masa menjelang Pemilu 2004 ini. Sehingga diperlukan political will yang lebih kuat lagi dari pemerintah.

Ketiga, perlu adanya lembaga keuangan yang bersedia memberikan asuransi pertanian (crops insurance) pada petani. Dalam hal ini, crops insurance akan berfungsi sebagai katup pengaman yang akan mengganti kerugian petani bila terjadi kegagalan panen akibat jatuhnya harga atau bencana alam. Mekanisme pelaksanaan crops insurance dilandasi metode risk sharing antara petani dan lembaga penyelenggara crops insurance. Namun realisasinya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan misalnya mahalnya biaya asuransi, dan juga diperlukan insentif khusus bagi lembaga asuransi yang bergerak di bidang pertanian.

Kini sudah saatnya arah orientasi utama kita pada kesejahteraan petani. Pemerintah seyogianya menghindari distorsi-distorsi yang mengaburkan misi melindungi kepentingan petani. Di masa yang akan datang jangan sampai terjadi para petani terkapar tidak berdaya di hadapan suatu cara kerja sistem kapitalis yang eufemistik: mekanisme pasar. 

^*) penulis adalah alumnus Pascasarjana UGM, kini dosen Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta